NASIB 14 ALUMNI MASIH MISTERI

 PEKERJA MAGANG SMKN 2, HILANG KONTAK PASCA TSUNAMI

Foto-Foto***: Utoyo Prie Achdie/Radar Indramayu ****

KAMPOENG INDRAMAYOE – ONLINE. INDRAMAYU

Nasib 14 pekerja magang asal Kabupaten Indramayu yang bekerja di Jepang masih misterius. Pasca gempa dan Tsunami beberapa hari lalu, hingga saat ini mereka belum bisa dihubungi, apakah selamat atau malah menjadi korban keganasan musibah di Negeri Matahari Terbit tersebut.

Kepala SMKN 2 Indramayu Drs. H. Eddy Romdhon, M.Pd menjelaskan, ke-14 pekerja magang itu adalah alumni yang berangkat tahun 2008 hingga 2011. Menurut Eddy, sejak 2008 hingga 2011 SMKN 2 Indramayutelah memberangkatkan 41 siswa ke Jepang. Dari jumlah tersebut, 35 berasal dari SMKN 2 Indramayu, 5 siswa SMKN Kandanghaur, dan 1 siswa SMKN Mundu Cirebon.

“Dari jumlah tersebut, 14 orang sampai saat ini belum ada beritanya. Meskipun demikian, kepada para orang tua diminta tetap tenang sebab kami akan terus mencari informasi keberadaan mereka setiap saat.” Kata Eddy kepada wartawan, Rabu (16/3/2011).

Ia menjelaskan, dari 14 orang tersebut 11 diantaranya diberangkatkan melalui Dinas Perikanan Prov Jawa Barat pada tahun 2008-2009. Mereka bekerja di Ishinomarki Jepang. Sementara 3 orang lainnya diberangkatkan langsung oleh SMKN 2 Indramayu pada tahun 2009 lalu. Ketiganya adalah perempuan, yaitu Ista Mukaromah, Astuti, dan Siti Wijayanti. Ketiganya bekerja di bagian processing di Ishinomarki Copersi Vista Jepang.

Eddy mengaku sedikit lega, karena berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh, ternyata perusahaan maupun mes dari ketiga pekerja perempuan ini masih utuh. Jadi besar kemungkinan ketiganya selamat, dan mungkin juga berada di tempat penampungan.

“Kami tentunya berharap mereka semua selamat. Apalagi mes dan tempat mereka bekerja dikabarkan utuh,” tuturnya

Sementara Kepala Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 2 Indramayu, Sukarma Achiamuna menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kerjasama magang dengan sejumlah perusahaan Jepang sejak tahun 2008. Selain secara langsung, kerjasama juga dilakukan melalui sejumlah perusahaan penghubung yang ada di Indonesia.

“Kerjasama magang dengan perusahaan di Jepang memang sangat menguntungkan. Sebab banyak juga alumnus kita yang langsung bisa bekerja di sejumlah perusahaan,’ tandasnya

Sukarma juga mengimbau kepada pihak keluarga atau orang tua siswa agar tetap tenang. Sebab BKK SMKN 2 Indramayu setiap saat terus melakukan pemantauan terhadap pekerja yang ada di sana. Baik melalui internet maupun jejaring sosial seperti facebook, twitter dan sebagainya.  (Oet/Alw)

Sumber: Radar Indramayu. Kamis, 17 Maret 2011, Hal 1

Read more »

Posted in: Pendidikan

Indramayu Dijadikan Tempat Belajar Daerah Lain

INDRAMAYU, Kampoeng Indramayoe Online

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Cecep Nana Suryana MSi memberikan plakat logo Indramayu kepada H. Abdul Rasyid Sag, pimpinan rombongan DPRD Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (22/2/2011) di Ruang Data Setda Indramayu. (Satim)*** Foto : Deni Humas Setda Indramayu

Berbagai program dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Indramayu terus menyita perhatian kabupaten/kota lain di Indonesia. Daerah lain terus mengintip berbagai keberhasilan yang di raih oleh Kabupaten Indramayu untuk diterapkan didaearahnya. Dalam bulan Februari ini tercatat 6 kabupaten/kota melakukan studi komperhensif ke Kabupaten Indramayu yakni Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), Tual (Maluku), Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Batang (Jawa Tengah), dan Lima Puluh Kota (Sumatra Barat).

Berbagai sektor menjadi materi studi komperhensif kabupaten/kota lain di kabupaten yang dipimpin Bupati Hj. Anna Sophanah ini, seperti wajib belajar 9 tahun, pelayanan Puskesmas Gratis, manajemen RSUD pengembangan potensi perikanan, pajak sarang burung wallet, masalah social, hingga pengelolaan uji emisi kendaraan, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Drs. H. Cecep Nana Suryana Msi mengatakan, banyaknya daerah lain belajar ke Indramayu bukan karena Indramayu lebih maju dari daerah lain. Namun, diharapkan sama-sama belajar dan saling mengisi baik kekurangan maupun kelebihannya.

“Pemerintah Kabupaten Indramayu sangat menyambut baik dan merupakan suatu kehormatan dapat saling berbagi pengalaman. Dalam hal ini bukan berarti Kabupaten Indramayu lebih unggul dari daerah lain tetapi pada hakekatnya kita bersama-sama dalam proses pembelajaran sehingga apabila ada suatu gagasan yang dianggap dan dirasakan baik serta merupakan langkah maju bagi pengembangan pemerintahan dan pembangunan tidak ada salahnya kita mencontoh dan menerapkan gagasan tersebut di wilayah kita tentunya dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang aktual saat ini,” kata Sekda.

Sementara itu, pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimanatan Selatan, H. Abdul Rasyid SAg yang melakukan studi komperhensif , Selasa (22/2) mengatakan,”Dipilihnya Kabupaten Indramayu untuk studi banding, karena Indramayu telah meraih prestasi baik tingkat provinsi maupun nasional sehingga wajar apabila dijadikan rujukan,” ungkap Abdul Rasyid.

Di Kabupaten Indramayu pihaknya banyak belajar tentang pengelolaan pajak sarang burung walet yang menjadi PAD. Ia mengharapkan, apa yang di dapat di Indramayu, bisa diterapkan dan bisa berdampak positif bagi daerahnya.

Catatan dalam setahun terakhir terhitung sejak tahun 2010 lalu, beberapa pimpinan daerah telah berkunjung ke Bumi Wiralodra Indramayu Beberapa Kepala Daerah datang ke Kota Mangga Indramayu itu, mereka ingin belajar berbagai hal tentang keberhasilan Indramayu dalam dunia pendidikan, kepemerintahan, dan lain-lain.

Dalam bulan Februari 2011 saja, tercatat 6 kabupaten/kota melakukan studi komperhensif ke Kabupaten Indramayu yakni Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), Tual (Maluku), Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Batang ( Jawa Tengah), dan Lima Puluh Kota (Sumatra Barat). (Satim)***

Sumber: www.pendopoindramayu.blogspot.com Selasa, 22 Februari 2011/11:13 WIB Filed Under: Pendidikan

Read more »

Posted in: Pendidikan

KEPALA MI MATHLAUL ANWAR TIDAK PUNYA ETIKA TERHADAP TAMUNYA

Kampoeng Indramayoe

Kepala Madrasah Ibtidayah Mathlaul Anwar (setara dengan Sekolah Dasar) yang bernama MR Desa Panyindangan Wetan Kec. Sindang Kab. Indramayu tidak punya etika terhadap tamu yang hendak berkunjung ke sekolahnya bahkan Kepala Sekolah tersebut terkesan SOMBONG, ANGKUH, KURANG BERSAHABAT dengan wartawan, terbukti pada saat tim Wartawan Kompass Indonesia dengan Wartawan Koran Penelusuran Kasus (KPK) hendak konfirmasi seputar Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kepala Sekolah tersebut menghindar tidak mau menemui kedua Wartawan tersebut.

Padahal ketika kedua wartawan memasuki ruang guru salah satu guru yang bernama Nurbayinah yang didampingi staf TU Citra Dewi mengatakan Bapak Kepala Sekolah baru saja menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Terangnya kepada wartawan

Selama lebih dari 30 menit kami menunggu Kepala Sekolah yang menurut penuturan guru dan staf TU tersebut sedang melaksanakan sholat duha. Kami pun penasaran, dengan mendatangi masjid yang tidak jauh dari Sekolah tersebut. Alhasil ketika sampai di masjid tersebut kami mendapati Kepala Sekolah sedang TIDUR di Masjid. Untuk memperoleh kepastian yang tidur tersebut siapa, kami bertanya kepada orang yang biasa sehari-harinya jualan disekitar sekolah tersebut dan pedagangpun memastikan bahwa yang lagi tiduran itu benar Kepala Sekolah.

Akhirnya kami kembali lagi ke ruang guru dan meminta kepada guru yang bernama Nurbayinah dan Staf TU yang bernama Citra Dewi untuk membangunkan Kepala Sekolah yang lagi tiduran.

Guru dan Staf TU pun memberanikan diri untuk membangunkan Kepala Sekolah, tetapi sesampainya di Masjid tersebut Kepala Sekolah sudah tidak ada alias Kabur. Kedua wartawan pun penasaran dengan segera menuju ke Masjid dan alhasil Kepala Sekolah memang sudah tidak ada di Masjid

Hal ini menunjukkan Kepala Sekolah kurang koperatif terhadap wartawan, padahal wartawan adalah sebagai MITRA KERJA BUKAN MUSUH !!! mengapa harus menghindar?! Padahal Kepala Sekolah sebagai Pendidik Anak Bangsa semestinya menjadi contoh yang baik. Karena pada dasarnya guru itu adalah Patut DiGugu dan Ditiru karena Guru adalah merupakan panutan bagi Masyarakat, yang semestinya tidak berperilaku seperti itu. Kepala Sekolah tidak seharusnya tidur-tiduran di Masjid pada jam pelajaran sekolah/jam kerja, perilaku demikian nanti akan itiru oleh muridnya.

Pendapat Ketua Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Cabang Kab. Indramayu mengatakan Kepala Sekolah tersebut tidak demikian, dia seharusnya koperatif, tidak harus menghindari tamu yang hendak bertemu dengannya juga tidak harus membohongi dirinya sendiri, karena dengan perilaku seperti itu sangat bertentang dengan adat budaya bangsa Indonesia yang terkesan ramah tamah, sopan santun, ber-etika dan menurut Ketua SWI Cab. Kab. Indramayu "Kalau benar perilaku Kepala Sekolah seperti itu,  Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan di Negeri ini kalau masih hidup dia akan menangis melihat Moral Oknum Kepala Sekolah seperti itu”. Tegasnya  

Dengan melihat moral Kepala Sekolah yang demikian Kinerjanya patut dipertanyakan !!!

Tidak menutup kemungkinan permasalahan ini akan terus ditindaklanjuti ke dinas terkait bahkan kemungkinan sampai ke pusat. Agar citra Kementrian Agama Kab. Indramayu tidak tercoreng oleh oknum-oknum yang demikian  (IM-01)

Sumber: Kompass Indonesia. Edisi 459/Tahun XIII/1-8 November 2010. Hal 14 Daerah

Read more »

Posted in: Pendidikan

SDN MARGADADI 3 PENUH DENGAN PRESTASI

Kampoeng Indramayoe

Salah satu wujud nyata yang diperoleh dalam meningkatkan mutu pendidikan bukan saja dilihat dari peningkatan prestasi akademik, tetapi perlu dilihat juga dari prestasi non akademik. Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan dengan cara keras keras yang melibatkan semua komponen. Kompenen tersebut antara lain, Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan juga siswa. Dengan kerja keras yang tinggi, penuh semangat dan ikhlas dalam mengemban tugas akan menghasilkan hasil yang memuaskan.

Seperti halnya SDN Margadadi 3 Kec. Indramayu Kab. Indramayu dalam beberapa tahun ini penuh dengan prestasi yang dibuktikan, terbukti dengan adanya beberapa piala sebagai prestasi dari peserta didiknya yang terpajang di dalam lemari prestasi. Prestasi tersebut antara lain: Juara I Drum Band tingkat Kabupaten, Juara I Kosidah tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Provinsi Juara Harapan ke II, Juara I dan II (mengirimkan 2 regu) Lomba Cerdas Cermat Matematika Universitas Wiralodra (UNWIR) Kab. Indramayu, Jauar I Busana Muslim yang diselenggarakan oleh MG FM Indramayu dan Al-Mu’minin dan masih banyak piala-piala serta penghargaan lainnya yang terpajang sebagai prestasi yang diperoleh dari peserta didik SDN Margadadi 3.

Kepala SDN Margadadi 3 Dra. Hj. Yoyoh R, saat diwawancara menuturkan semua piala-piala dan penghargaan yang diperoleh tersebut berkat kerja keras dan dukungan semua pihak. Bukan hanya kerja keras yang dilakukan oleh peserta didik tetapi semua guru disini juga saling kerjasama, bekerja dengan penuh semangat dan tentunya barengi dengan hati yang ihlas dan tulus demi kemajuan sekolah ini, sehingga hasil yang didapatkan juga sangatlah memuaskan.

Kepala sekolah juga menambahkan kami bangga dengan segudang prestasi yang dimiliki sekolah ini juga kepada semua guru yang ada disini, saya sangat berterima kasih atas upaya yang dilakukan selama ini sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan. Tandasnya

Kepala sekolah juga berpesan agar prestasi yang selama ini diperoleh agar terus ditingkatkan. Bukan saja prestasi dalam bidang non akademik, tetapi prestasi akademik juga agar terus ditingkatkan. Pungkasnya    (Kampoeng Indramayu)

Foto: Kampoeng Indramayoe*****

Read more »

Posted in: Pendidikan

SKANDAL DANA BOS

OLEH: FEBRI HENDRI AA

Peneliti Senior ICW

Hanya dua pihak yang mengetahui detail pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah, yakni kepala sekolah dan tuhan.

Demikian keluhan orangtua murid, guru dan bahkan wakil kepala sekolah yang disampaikan kepada Indonesia Corruption Watch ICW terkait dengan ketertutupan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah. Pertanyaan mengapa masih ada pungutan sekolah dan berapa anggaran pembelian buku pelajaran sering tidak terjawab.

Sebaliknya, orangtua dan guru justru mendapat ancaman jika terus bertanya mengenai pengelolaan dana BOS, anak dikeluarkan dari sekolah sampai kenaikan guru terhambat.

Korupsi Baru?

Kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru penyaluran dana BOS. Dana BOS tidak lagi langsung ditransfer dari bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi ditransfer ke kas APBD selanjutnya ke rekening sekolah.

Kemendiknas beralasan, mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah dan tak ada penyelewengan. Mungkinkah itu? Atau sebaliknya, dana BOS lambat ditransfer, dipotong atau malah memunculkan penyelewengan dengan modus baru?

Harus diakui, masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana BOS daerah.

Akibatnya, kepala sekolah (kepsek) harus mencari berbagai sumber pinjaman untuk mengatasi keterlambatan itu, bahkan, ada yang meminjam kepada renternir dengan bunga tinggi. Untuk menutupi biaya ini, kepsek memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan setiap tri wulan kepada tim manajemen BOS daerah. Ini mudah karena kuitansi kosong dan stempel toko mudah didapat.

Kepsek memiliki berbagai kuitansi kosong dan stempel dari beragam toko. Kepsek dan bendahara sekolah dapat menyesuaikan bukti pembayaran sesuai dengan panduan dana BOS, seakan-akan tidak melanggar prosedur.

Tidaklah mengherankan apabila praktik curang dengan mudah terungkap oleh lembaga pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan  dan Pembangunan. Ibarat berburu, BPK dengan mudah menemukan penyelewengan dana BOS di sekolah.

BPK Perwakilan Jakarta, misalnya, menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah terutama dana BOS tahun 2007-2009 sebesar Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di DKI Jakarta, sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi surat perintah jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan keterangan lain dalam SPJ.

Contoh manipulasi antara lain kuitansi percetakan soal ujian sekolah di bengkel AC mobil oleh SDN 012 RSBI Rawamangun. SPJ dana BOS sekolah ini ternyata menggunakan materai yang belum berlaku. Bahkan lebih parah lagi, BPK tidak menemukan adanya SPJ dana BOS 2008 karena hingga tak tentu rimbanya.

Berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar,

Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau 63,5 persen dari total sampel sekolah itu. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta. Penyimpangan dana BOS yang terungkap antara lain dalam bentuk pemberian bantuan transportasi ke luar negeri, biaya sumbangan PGRI dan insentif guru PNS.

Periode 2004-2009, kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia juga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini kurang lebih Rp 12,8 miliar. Selain itu sebanyak  saksi yang terdiri dari kepsek, kepala dinas pendidikan dan pegawai dinas pendidikantelah ditetapkan sebagai tersangka.

Perubahan mekanisme penyakuran dana BOS  sesuai dengan mekanisme APBD secara tidak langsung mengundang keterlibatan birokrasi dan politisi lokal dalam penyaluran dana BOS. Konsekuensinya, sekolah menanggung biaya politik dan birokrasi.

Sekolah harus rela membayar sejumlah uang muka ataupun pemotongan dana sebagai syarat pencairan dana BOS. Kepsek dan guru juga harus loyal kepada kepentingan politisi lokal ketika musim pilkada. Dengan demikian, praktik korupsi dana BOS akan semakin marak karena aktor yang terlibat dalam penyaluran semakin banyak.

Partisipasi Publik

Salah satu penyebab utama maraknya penyelewengan dana BOS adalah minimnya partisipasi dan transparansi publik dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana BOS selama ini mutlak dalam kendali kepsek tanpa keterlibatan warga sekolah, seperti orangtua murid, komite sekolah, guru dan masyarakat sekitar sekolah. Partisipasi warga sekolah dibatasi hanya dalam urusan pembayaran uang sekolah. Di luar urusan tersebut, warga sekolah tidak boleh ikut campur.

Pemahaman pihak sekolah dan dinas pendidikan atas partisipasi publik ini perlu diluruskan. Partisipasi publik merupakan syarat mutlak untuk menekan kebocoran dana pendidikan. Partisipasi publik harus senantiasa dimunculkan, bahkan dilembagakan, sampai pada tingkat pengambilan keputusan kebijakan strategis sekolah.

Warga sekolah seharusnya berperan menentukan kondisi masa depan sekolah lima atau sepuluh tahun mendatang. Oleh karena itu, mereka juga didorong untuk terlibat merumuskan kebijakan sekolah mulai perencanaan, pengalokasian, sampai pengelolaan anggaran sekolah.

Lebih dari itu, warga sekolah dapat mencermati pengelolaan dana sekolah lebih dalam. Warga sekolah dapat melihat seluruh dokumen pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah. Hal ini dimungkinkan karena Komisi Informasi Pusat telah memutuskan dokumen SPJ dana BOS adalah dokumen terbuka sepanjang telah diperiksa oleh lembaga pemeriksa dan disampaikan oleh lembaga perwakilan.

Publik, terutama warga sekolah dapat memanfaatkan putusan ini guna mendapatkan informasi pengelolaan dana sekolah. Mereka juga dapat menggunakan putusan ini untuk menilai apakah penggunaan dana sekolah sudah wajar atau tidak.

Partisipasi dan keterbukaan informasi publik akan menguntungkan sekolah. Selain dapat menekan kebocoran anggaran, pihak sekolah juga dapat mengajak orangtua murid untuk menghimpun dan mengerahkan sumber daya untuk menutupi kekurangan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.

Sekolah yang jujur dalam pengelolaan dana sekolah dengan mudah meraih simpati orangtua murid. Segala kekurangan sekolah, terutama dana pendidikan, akan mudah diatasi karena warga sekolah dengan ikhlas mencari dana itu pada pemerintah, swasta atau mereka sendiri. Mereka pasti menginginkan sekolah yang jujur dan terbaik bagi anak-anak mereka.  FEBRI HENDRI AA

source : KOMPAS, sabtu, 15 Januari 2011 Hal 7 OPINI

Read more »

Posted in: Pendidikan

BANGUNAN SDN RAMBATAN KULON 1 SANGAT KOTOR DIDUGA MINIMNYA KESADARAN MASYARAKAT

Kampoeng Indramayoe

INDRAMAYU.

Pemerintah berupaya keras untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan  sekolah–sekolah mulai dari tingkatan Taman Kanak-kanak (TK) Sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung sekolah sebagai tempat untuk dilangsungkannya pembelajaran bagi siswa siswinya. Untuk itu diperlukan kesadaran dari semua unsur/komponen bukannya hanya dari unsur pemerintah seperti Kepala Sekolah, guru, aparatur desa, segenap Muspida, Muspika bahkan masyarakat juga dituntut untuk menjaga dan memelihara baik sarana maupun prasarananya.

Seperti halnya yang terjadi pada SDN Rambatan Kulon 1 yang terletak di Desa Rambatan Kulon 1 Kec. Lohbener Kab. Indramayu diduga karena minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana prasarana milik pemerintah, karena bangunan sekolah dasar (SD) tersebut sangatlah kotor (tampak dalam gambar).

Pantauan wartawan dalam beberapa minggu yang lalu (terakhir Selasa, 11/01/2011 Jam 17.00 WIB) dilokasi bangunan SDN tersebut sangatlah kotor bukan saja di lantai bahkan sampai ke tembok-tembok gedung terlihat banyak tanah-tanah liat yang menempel di gedung tersebut (tampak dalam gambar), juga tampak terlihat genteng-genteng yang pada pecah yang dapat mengakibatkan banjir di ruang kelas dan di halaman SD tersebut juga digunakan oleh beberapa anak untuk mainan lempar-lemparan tanah liat (tampak dalam gambar) bahkan sampai orang dewasa pun bermain di sekitar halaman SD, seperti bermain sepak bola dan bola volly.

Menurut tokoh pemuda desa setempat yang berinisial AS saat dikonfirmasi mengatakan dalam 1 minggu ini saya kurang memantau SD tersebut dikarenakan banyak kesibukan. Tetapi untuk beberapa minggu yang lalu saya memantau, memang di sekitar halaman SD tersebut sekira jam 16.00 WIB digunakan anak-anak untuk bermain sepak bola, volly, dan lain sebagainya. Itulah anak-anak dan saya menduga ini dikarenakan minimnya kesadaran dari para orang tua untuk menasehati anak-anaknya agar tidak bermain di sekitar halaman sekolah tersebut. Ujarnya kepada wartawan

Kepala Sekolah Moh. Abd. Manaf, S.Pd saat dikonfirmasi mengatakan begitulah kondisinya, saya juga sangat prihatin dengan kondisi bangunan/gedung sekolah. Saya beserta guru-guru yang lain sudah memberikan teguran jangan bermain di sekitar halaman sekolah, tapi apa jawabannya? Mereka mengatakan jangan mentang-mentang jadi guru di SD ini. Tandasnya kepada wartawan 

Abd. Manaf juga menambahkan bukan hanya itu saja, sekolah sering kali mengganti genteng-genteng yang pecah sampai 150 buah genteng pada saat itu, sekarang saya belum sempat mengganti genteng yang pecah tersebut. Jangankan itu, pot bunga beserta bunganya juga hilang, pernah saya menaruh pot bunga yang ada bunganya pagi hari, besoknya sudah hilang. Tandasnya kepada wartawan .

Abd. Manaf berharap kepada pemerintah khususnya melalui Dinas Pendidikan Kab. Indramayu agar segera dilakukan pemagaran supaya anak-anak maupun orang dewasa tidak bisa lagi bermain sekitar halaman sekolah. Harapnya  (Syamsul Wartawan Kompass Indonesia)

Foto-Foto: Syamsul*****

Read more »

Posted in: Pendidikan