PNPM SALURKAN DANA 143,6 MILIAR SELAMA 12 TAHUN

KAMPOENG INDRAMAYOE

INDRAMAYU - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang telah berjalan selama 12 tahun di Kabupaten Indramayu berhasil menyalurkan dana sebesar 148.300.000.000,-  untuk berbagai jenis kegiatan di 27 kecamatan dan 267 desa. Hal ini terungkap dalam kegiatan Semiloka DPRD yang berlangsung di Ruang Data II Setda Indramayu yang dibuka oleh Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si. Selasa (1/2).

PNPM Mandiri adalah suatu program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system, mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Mengingat proses pemberdayaan umumnya butuh waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri direncanakan sampai tahun 2014 hal ini sejalan dengan target waktu RPJM Nasional dan selaras dengan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

Menurut Kabid Pengembangan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Kabupaten Indramayu Dra. Hj. Rugaya, M.Si mengatakan, Semenjak kemunculannya tahun 1999 semula hanya diperuntukan untuk 4 kecamatan dan bernama PPK, anggaran yang terserap hanya 3 miliar tanpa dana sharing dari APBD. Namun dalam perkembangannya setiap tahun terus mengalami peningkatan dan sejak tahun 2006 Pemkab Indramayu memberikan dana sharing dari APBD sebesar 1 miliar dan hingga 2010 dana sharing yang diberikan oleh Pemkab Indramayu mencapai 21.260.000.000,-

Sementara itu untuk alokasi per bidang kegiatan selama 12 tahun untuk bidang sarana/prasarana terserap 63.470.189.308,- bidang kesehatan terserap 2.992.490.687,- pendidikan 5.826.141.875,- ekonomi UEP 5.446.596.584,- dan ekonomi SPP 9.977.292.946,- .

Dalam Semiloka tersebut hadir Ketua Komisi B DPRD Indramayu Ruslandi serta beberapa orang anggota komisi B lainnya diantaranya H. Uryanto Hadi, Emi Jumiarsih, Suwarto. Kepala Bappeda Ir. Apas Fahmi Permana. Camat dan para pengelola UPK. (Syamsul/Deni/humasindramayu.com)

Read more »

Posted in: Daerah

ANNA SHOPANAH DIGANTIKAN DURRAHIM

KAMPOENG INDRAMAYOE

INDRAMAYU - Setelah ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati Indramayu periode 2010 – 2015 maka kedudukan Hj. Anna Shopanah yang semula sebagai anggota DPRD Indramayu kosong, dan kini di gantikan oleh Durrahim yang juga dari Partai Golkar. Pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) dilakukan oleh Ketua DPRD Indramayu Abdul Rozak Muslim dalam suatu sidang paripurna DPRD yang berlangsung Jum’at (4/2).

Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.178-Pem.Um/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Indramayu pengganti antar waktu masa jabatan tahun 2009 -2014 secara resmi kedudukan Hj. Anna Shopanah digantikan oleh Durrahim.

Pada pemilihan legislative sebelumnya perolehan suara yang diraih oleh Durrahim adalah berada di posisi ke empat. Mantan Kuwu Desa Juntinyuat yang kini berbisnis buah Semangka ini berharap setelah dirinya masuk kedalam lembaga perwakilan rakyat itu bisa berbuat yang terbaik kepada masyarakatnya.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Shopanah dalam sambutannya mengatakan, kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan aparaturnya dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab yang diembannya. Untuk itu, dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dicanangkan, diperlukan aparatur yang tanggap dan cekatan, sebab pada hakikatnya wakil rakyat adalah pelayan masyarakat.

Kemudian proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan menuntut pengabdian serta peningkatan kemampuan, disiplin, kreativitas, sekaligus produktivitas kerja secara optimal guna menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. Oleh karena itu, anggota DPRD harus mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam mengakomodir berbagai permasalahan khususnya di Kabupaten Indramayu. (Syamsul/Deni/humasindramayu.com)

Read more »

Posted in: Daerah

PEMKAB INDRAMAYU SALURKAN BERAS 100 TON UNTUK NELAYAN

KAMPOENG INDRAMAYOE

JUNTINUYAT - Cuaca yang masih belum menentu menjadikan ribuan nelayan di wilayah Kabupaten Indramayu masih belum melaut dan tidak memiliki penghasilan. Kondisi ini membuat prihatin Pemerintah Kabupaten Indramayu dan juga pemerintah pusat untuk turun tangan menangani masalah ini. Pemkab Indramayu melalui Bulog Sub Divre meyalurkan beras tanggap darurat sebanyak 100 ton untuk 21.128 kepala keluarga (KK).

Pemberian beras tanggap darurat ini tersebar di 11 kecamatan yakni Kandanghaur, Indramayu, Juntinyuat, Cantigi, Pasekan, Losarang, Balongan, Sindang, Patrol, Sukra, dan Karangampel. Diberikan secara simbolis kepada puluhan nelayan Desa Limbangan Kecamatan Juntinyuat Jum’at (4/2) di kantor desa setempat.

Dalam pemberian beras itu hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Drs. Cecep Nana Suryana, M.Si. Deputi Menko Kesra Bidang Koordinator Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat DR. Adang Setiana. Kepala Divis Penyaluran Bulog RI Putri Lenggo Gani, Kepala Bagian Perekonomian Dede Setiawati, Camat Juntinyuat Sutrisno dan puluhan nelayan desa tersebut.

Dihadapan para nelayan baik Adang Setiana maupun Cecep Nana Suryana mengatakan, meskipun jumlah yang diberikan ini jumlahnya sedikit namun hal ini merupakan bukti dan komitmen pemerintah terhadap masyarakat yang tengah kesusahan. Meski demikan pihaknya berharap agar kondisi cuaca dapat kembali normal dan nelayan dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi tanggap darurat yang berlangsung di ruang Data II Setda Indramayu terungkap bahwa sebanyak 21.128 nelayan di Indramayu terancam tidak mendapatkan penghasilan. Pemkab Indramayu langsung merespon kondisi seperti ini dengan menyalurkan beras cadangan pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog. (Syamsul/Deni/humasindramayu.com)

Read more »

Posted in: Daerah

PEMKAB INDRAMAYU SEGERA LUNCURKAN ISRA

KAMPOENG INDRAMAYOE–

Komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam pengentasan kemiskinan terus bergulir. Setelah era Bupati Irianto MS Syafiuddin sukses dengan program Rakyat Ketemu Bupati (RKB) dan Rakyat Ketemu Camat (RKC), kini di kepemimpinan Hj. Anna Shopanah dalam waktu dekat segera meluncurkan program Ibu Sayang Rakyat (ISRA). Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi seluruh kepala OPD dan camat yang berlangsung di ruang Data I Sekretariat Daerah Indramayu, Senin (7/1).

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Drs. Cecep Nana Suryana, M.Si menjelaskan, program ini merupakan lanjutan dari program RKB dan RKC yang akan digelar di desa yang telah di tentukan dan digelar setiap hari kamis. Sementara itu untuk program RKC yang ada di tiap kecamatan tetap dilaksanakan setiap hari Jum’at, sedangkan RKB yang digelar setiap Jum’at di Pendopo ditiadakan. Program ISRA akan mendekatakan Hj. Anna Shopanah sebagai Bupati Indramayu dengan masyarakatnya. Selain itu, program ini akan mempertemukan langsung Anna Shopanah dengan masyarakat yang membutuhkan. Bahkan akan mendatangi langsung rumah yang ditempati oleh keluarga miskin tersebut.

Kasubbag Kesos pada Bagian Agama dan Kesra Setda Indramayu Dra. Atin Hanifah mengatakan, pada dasarnya kegiatan ini memindahkan dari pendopo ke desa- desa supaya lebih dekat dengan masyarakatnya. “Kegiatan ini akan dimulai pada 17 Februari mendatang, dan akan bergiliran secara terus menerus selama satu tahun,” katanya.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari berbagai OPD terutama yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan daya beli/perekonomian. Kemudian dukungan juga datang dari Badan Amil Zakat (BAZ) serta Yayasan Gempur Gakin yang siap menyalurkan bantuannya. (Syamsul/Deni/humasindramayu.com)

Read more »

Posted in: Daerah

KEPALA MI MATHLAUL ANWAR TIDAK PUNYA ETIKA TERHADAP TAMUNYA

Kampoeng Indramayoe

Kepala Madrasah Ibtidayah Mathlaul Anwar (setara dengan Sekolah Dasar) yang bernama MR Desa Panyindangan Wetan Kec. Sindang Kab. Indramayu tidak punya etika terhadap tamu yang hendak berkunjung ke sekolahnya bahkan Kepala Sekolah tersebut terkesan SOMBONG, ANGKUH, KURANG BERSAHABAT dengan wartawan, terbukti pada saat tim Wartawan Kompass Indonesia dengan Wartawan Koran Penelusuran Kasus (KPK) hendak konfirmasi seputar Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kepala Sekolah tersebut menghindar tidak mau menemui kedua Wartawan tersebut.

Padahal ketika kedua wartawan memasuki ruang guru salah satu guru yang bernama Nurbayinah yang didampingi staf TU Citra Dewi mengatakan Bapak Kepala Sekolah baru saja menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Terangnya kepada wartawan

Selama lebih dari 30 menit kami menunggu Kepala Sekolah yang menurut penuturan guru dan staf TU tersebut sedang melaksanakan sholat duha. Kami pun penasaran, dengan mendatangi masjid yang tidak jauh dari Sekolah tersebut. Alhasil ketika sampai di masjid tersebut kami mendapati Kepala Sekolah sedang TIDUR di Masjid. Untuk memperoleh kepastian yang tidur tersebut siapa, kami bertanya kepada orang yang biasa sehari-harinya jualan disekitar sekolah tersebut dan pedagangpun memastikan bahwa yang lagi tiduran itu benar Kepala Sekolah.

Akhirnya kami kembali lagi ke ruang guru dan meminta kepada guru yang bernama Nurbayinah dan Staf TU yang bernama Citra Dewi untuk membangunkan Kepala Sekolah yang lagi tiduran.

Guru dan Staf TU pun memberanikan diri untuk membangunkan Kepala Sekolah, tetapi sesampainya di Masjid tersebut Kepala Sekolah sudah tidak ada alias Kabur. Kedua wartawan pun penasaran dengan segera menuju ke Masjid dan alhasil Kepala Sekolah memang sudah tidak ada di Masjid

Hal ini menunjukkan Kepala Sekolah kurang koperatif terhadap wartawan, padahal wartawan adalah sebagai MITRA KERJA BUKAN MUSUH !!! mengapa harus menghindar?! Padahal Kepala Sekolah sebagai Pendidik Anak Bangsa semestinya menjadi contoh yang baik. Karena pada dasarnya guru itu adalah Patut DiGugu dan Ditiru karena Guru adalah merupakan panutan bagi Masyarakat, yang semestinya tidak berperilaku seperti itu. Kepala Sekolah tidak seharusnya tidur-tiduran di Masjid pada jam pelajaran sekolah/jam kerja, perilaku demikian nanti akan itiru oleh muridnya.

Pendapat Ketua Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Cabang Kab. Indramayu mengatakan Kepala Sekolah tersebut tidak demikian, dia seharusnya koperatif, tidak harus menghindari tamu yang hendak bertemu dengannya juga tidak harus membohongi dirinya sendiri, karena dengan perilaku seperti itu sangat bertentang dengan adat budaya bangsa Indonesia yang terkesan ramah tamah, sopan santun, ber-etika dan menurut Ketua SWI Cab. Kab. Indramayu "Kalau benar perilaku Kepala Sekolah seperti itu,  Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan di Negeri ini kalau masih hidup dia akan menangis melihat Moral Oknum Kepala Sekolah seperti itu”. Tegasnya  

Dengan melihat moral Kepala Sekolah yang demikian Kinerjanya patut dipertanyakan !!!

Tidak menutup kemungkinan permasalahan ini akan terus ditindaklanjuti ke dinas terkait bahkan kemungkinan sampai ke pusat. Agar citra Kementrian Agama Kab. Indramayu tidak tercoreng oleh oknum-oknum yang demikian  (IM-01)

Sumber: Kompass Indonesia. Edisi 459/Tahun XIII/1-8 November 2010. Hal 14 Daerah

Read more »

Posted in: Pendidikan

GEDUNG BPS DIRESMIKAN

Para karyawan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu akhirnya menempati gedung baru dua lantai yang representative. Peresmian gedung BPS Kabupaten Indramayu dilakukan oleh Kepala BPS Republik Indonesia DR. Rusman Heriawan Senin (31/1) yang berlangsung di kantor BPS Jl. Golf Indramayu.  

Gedung BPS yang baru ini merupakan hasil rehab dari gedung lama yang sudah memprihatinkan kondisinya. Dengan luas bangunan 426 meter persegi dan menyerap anggaran dari APBN 2010 sebesar 900 juta inidiharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dari pegawai BPS serta dapat menghasilkan data yang bisa bermanfaat untuk semua kalangan.

Kepala BPS Republik Indonesia DR. Rusman Heriawan dalam sambutannya mengatakan, pembangunan gedung BPS Kabupaten Indramayu ini secara model dan type sama dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Indonesia. Dengan pembangunan gedung ini diharapkan bias mengoptimalkan kualitas kerja dari para pegawai BPS.

Selain itu, gedung ini diharapkan dapat menyimpan data dengan sebaik mungkin. Pasalnya data yang dimiliki oleh BPS merupakan data yang sering dipakai oleh pihak lain. Kemudian, data yang dimiliki oleh BPS juga merupakan data independent serta objektip. “Pembangunan gedung ini merupakan langkah BPS dalam mewujudkan reformasi di lembaganya,” kata Rusman.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Shopanah dalam sambutannya berharap, kantor yang baru saja diresmikan ini harapakan mampu untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, karena fasilitas yang memadai akan menambah kenyamanan dan kegairahan dalam bekerja. Kemudian  kinerja pegawai BPS akan semakin meningkat efisien dan efektif.

Pada kesempatan itu Anna Sophanah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPS yang telah ikut serta membantu informasi data pada penyelenggaraan Pemilukada tahun 2010 yang sukses tanpa ekses. Berhasilnya pelaksanaan Pemilukada ini, lanjut Anna, akan berdampak positif terhadap kesetabilan kondisi social politik dan pembangunan di Kabupaten Indramayu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indramayu mampu melaksanakan pekerjaan besar dengan baik sebagai langkah awal menyukseskan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Seusai dilakukan penandatanganan prasati oleh Kepala BPS RI dilanjutkan dengan peninjauan gedung baru oleh seluruh tamu undangan. Pada kesempatan itu hadir pula Deputi BPS RI DR. Subagyo, DW. Kepala BPS Propinsi Jawa Barat Drs. Lukman Ismail, MA. Kepala BPS kabupaten/kota di Jawa Barat, Dandim 0616, Kaplores, dan perwakilan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. (deni/humasindramayu.com)

Read more »

Posted in: Daerah

OKNUM PEGAWAI BBWSCC-C HARUS BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP ASET NEGARA YANG DIMILIKI OLEH OKNUM WARGA

Kampoeng Indramayoe 

Proyek penggantian karet di bendungan karet Desa Rambatan Kulon (Bangkir) Kec. Lohbener Kab. Indramayu pada Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cirebon (BBWSCC-C) belum dilaksanakan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan sehingga proyek tersebut ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan (melihat kondisi alam). Namun pelaksanaan pekerjaan untuk pengambilan karet yang lama telah dilaksanakan. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek penggantian karet tersebut yakni PPK-10 yang berinisial HMG. Pada edisi 465/Tahun XIII/13-20 Desember 2010 dengan Judul Aset Negara Diduga Kuat Dimiliki Oknum Warga. 

Oknum pegawai pada Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cirebon (BBWSCC-C) yang menyerahkan barang milik negara harus bertanggung jawab penuh karena barang milik/aset negara tidak boleh dimiliki oleh siapapun walaupun sekedar diminta tanpa berita acara yang jelas.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan karet bekas (karet yang lama) dari bendungan Rambatan Kulon (Bangkir) yang notabene milik negara dibawa oleh mobil pribadi milik salah satu oknum warga yang berinisial SNTL. Dan berdasarkan investigasi wartawan Kompass Indonesia barang milik/aset negara berupa karet dari bendungan rambatan kulon (bangkir) berada didalam bak mobil jenis truk milik oknum SNTL yang digunakan sebagai alas dari mobil tersebut.

Menurut sumber yang dapat dipercaya dan tidak mau disebutkan namanya mengatakan saya bersama rekan-rekan melihat langsung karet yang lama diambil dari bendungan dan akan digantikan karet yang baru, tetapi karena alam tidak memungkinkan sehingga penggantian karet ditunda sampai alam memungkinkan. Dan kami juga melihat langsung karet yang lama dibawa oleh mobil jenis colt diesel milik seseorang yang berinisial SNTL, entah dibawa kemana?. Ujarnya kepada wartawan Kompass Indonesia

Oknum warga yang berinisial SNTL saat dikonfirmasi wartawan Kompass Indonesia di rumahnya (Minggu, 5/12/2010) mengatakan memang benar saya memiliki karet bekas bendungan rambatan kulon bangkir dan karet tersebut ada di mobil truk yang digunakan sebagai alas bak mobil tersebut. Karet tersebut saya dapat meminta dari petugas bendungan. Saya tidak membeli karet tetapi saya meminta dari petugas tersebut. Ujarnya

PPK-10 pejabat yang berwenang menangani bendungan karet rambatan kulon (bangkir) yang berinisial HMG saat di konfirmasi di kediamannya oleh wartawan Kompass Indonesia (Rabu, 8/12/2010) mengatakan saya tidak mengetahui kalau karet tersebut berada dan dimiliki salah satu warga. HMG juga mengatakan bahwa berdasarkan peraturan yang ada barang milik negara/aset negara tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Pungkasnya

Pendapat anggota LSM Pemantau dan Penyelamat Aset Negara yang berinisial KRT mengatakan semua aset negara tidak boleh dimiliki oleh siapapun tanpa berita acara yang jelas, walaupun barang itu diminta harus ada berita acara. Kalau tidak ada berita acara yang jelas, diduga ini merupakan tindak pidana kriminal. Bahkan orang yang memilikinya juga bisa diduga sebagai penadah. Dan oknum pegawai BBWSCC Cirebon harus bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara tersebut. Tandasnya kepada wartawan Kompass Indonesia

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, diduga sudah masuk dalam tindak pidana kriminal. Kepada para penegak hukum dan KPK diminta untuk segera menindak tegas oknum yang mnyerahkan barang milik negar. (Kampoeng Indramayoe) 

Foto: Kampoeng Indramayoe******

Foto: Aset Negara Berupa Karet Bekas Bendungan Rambatan Kulon (Bangkir) yang ada di dalam bak mobil jenis truk milik warga yang digunakan untuk alas bak kendaraan.

Read more »

Posted in: BBWS

SDN MARGADADI 3 PENUH DENGAN PRESTASI

Kampoeng Indramayoe

Salah satu wujud nyata yang diperoleh dalam meningkatkan mutu pendidikan bukan saja dilihat dari peningkatan prestasi akademik, tetapi perlu dilihat juga dari prestasi non akademik. Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan dengan cara keras keras yang melibatkan semua komponen. Kompenen tersebut antara lain, Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan juga siswa. Dengan kerja keras yang tinggi, penuh semangat dan ikhlas dalam mengemban tugas akan menghasilkan hasil yang memuaskan.

Seperti halnya SDN Margadadi 3 Kec. Indramayu Kab. Indramayu dalam beberapa tahun ini penuh dengan prestasi yang dibuktikan, terbukti dengan adanya beberapa piala sebagai prestasi dari peserta didiknya yang terpajang di dalam lemari prestasi. Prestasi tersebut antara lain: Juara I Drum Band tingkat Kabupaten, Juara I Kosidah tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Provinsi Juara Harapan ke II, Juara I dan II (mengirimkan 2 regu) Lomba Cerdas Cermat Matematika Universitas Wiralodra (UNWIR) Kab. Indramayu, Jauar I Busana Muslim yang diselenggarakan oleh MG FM Indramayu dan Al-Mu’minin dan masih banyak piala-piala serta penghargaan lainnya yang terpajang sebagai prestasi yang diperoleh dari peserta didik SDN Margadadi 3.

Kepala SDN Margadadi 3 Dra. Hj. Yoyoh R, saat diwawancara menuturkan semua piala-piala dan penghargaan yang diperoleh tersebut berkat kerja keras dan dukungan semua pihak. Bukan hanya kerja keras yang dilakukan oleh peserta didik tetapi semua guru disini juga saling kerjasama, bekerja dengan penuh semangat dan tentunya barengi dengan hati yang ihlas dan tulus demi kemajuan sekolah ini, sehingga hasil yang didapatkan juga sangatlah memuaskan.

Kepala sekolah juga menambahkan kami bangga dengan segudang prestasi yang dimiliki sekolah ini juga kepada semua guru yang ada disini, saya sangat berterima kasih atas upaya yang dilakukan selama ini sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan. Tandasnya

Kepala sekolah juga berpesan agar prestasi yang selama ini diperoleh agar terus ditingkatkan. Bukan saja prestasi dalam bidang non akademik, tetapi prestasi akademik juga agar terus ditingkatkan. Pungkasnya    (Kampoeng Indramayu)

Foto: Kampoeng Indramayoe*****

Read more »

Posted in: Pendidikan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 195/VII/2009

Kampoeng Indramayoe

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia (RI) Nomor:195/VII/2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Perbaikan Gaji PNS dan Tunjangan (REMUNERASI) menjadi Keppres paling dicari oleh sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia. Karena menurut isu yang beredar di sejumlah PNS menyebutkan bahwa. Kepres RI No 195/VII/2009 menyebutkan tentang Kenaikan Gaji dan Tunjangan PNS terdapat perubahan yang sangat signifikan melebihi 100 persen. 

Dari gosip yang beredar. Besaran Kenaikan Gaji Menurut Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor:195/VII/2009 disesuaikan berdasarkan Golongan dengan rincian sebagai berikut:

• Besaran Gaji PNS Golongan I menurut Keppres No:195/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 adalah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
• Besaran Gaji PNS Golongan II menurut Keppres No:195/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
• Besaran Gaji PNS Golongan IIIa/IIIb menurut Keppres No:195/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 adalah sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
• Besaran Gaji PNS Golongan IIIc/IIId menurut Keppres No:195/VII/2009 tanggal 27/7/2009 adalah sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
• Besaran Gaji PNS Golongan IVa/IVb menurut Keppres No:195/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 adalah sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
• Besaran Gaji PNS Golongan IVc/IVd/IVe menurut Keppres Nomor 195/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 adalah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Menurut isu yang semakin beredar luas, kenaikan besaran gaji dan tunjangan PNS ini akan dibayarkan pada tanggal 1 April 2010, dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Seluruh PNS akan mendapatkan rapelan gaji.

Kendati demikian, sejumlah PNS masih meragukan kebenaran gosip kenaikan gaji yang disebut berdasarkan Keputusan Presiden RI tersebut. Selain menilai berdasarkan kemampuan keuangan Negara dan Daerah untuk membayarkan Gaji sesuai yang disebutkan dalam isu REMUNERASI mengataskanamakan Kepres RI No:195/VII/2009 tersebut, sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang berusaha mendownload Keputusan Presiden (Kepres) tentang REMUNERASI yang diisukan tersebut juga mengaku masih belum berhasil menemukan Copy dari Kepres yang dianggap akan menyejahterakan seluruh PNS. Mereka juga meragukan kebenaran isu ini karena rencana kenaikan gaji PNS sebesar 5 % sesuai Pidato Presiden beberapa waktu lalu, bahkan belum dibayarkan (terealisasi) di sejumlah daerah. Beberapa PNS yang menerima kabar ini mengaku bahwa info tentang kenaikan gaji PNS ini pertama kali mereka peroleh dari pesan singkat (SMS).

Berdasarkan pengamatan Admin, pada sejumlah situs resmi Pemerintahan seperti website Departemen Keuangan (DEPKEU) dan Departemen Hukum dan Ham (DEPKUMHAM) juga banyak sekali permintaan agar Kepres tersebut dikirimkan ke alamat e-mail masing-masing yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Update Admin 17 Maret 2009 : Berdasarkan kesimpulan dan masukan dari berbagai pihak, akhirnya pertanyaan pengunjung mengenai SMS (Keputusan Presiden) Keppres RI No.195/VII/ 2009 tentang Remunerasi Gaji PNS yang beredar seperti disebutkan di atas hanyalah ISU yang tidak berdasar. Semoga saja melalui artikel ini bisa menjawab tingginya tingkat pencarian di Google terhadap Keputusan Presiden yang diisukan tersebut. Melalui update terbaru ini, atas nama Admin juga mengucapkan terimakasih kepada para pengunjung yang telah membantu memberikan penjelasan dan masukan kepada pengunjung lainnya mengenai analisa kebenaran Keppres tentang Remunerasi Gaji PNS di atas. Termasuk tentang kaidah penomoran sebuah Keppres yang terdiri atas Nomor dan Tahun, jadi jika memang benar, maka Keppres tersebut seharusnya adalah Keppres RI Nomor 195 Tahun 2009. Terimakasih.

 

Sumber:  Dayak Pos Online

Media Online Informasi Terlengkap dan Aktual

Di Posting oleh: Kampoeng Indramayu, 26 Januari 2011, Pukul: 20.40 WIB

Foto: Dayak Pos Online*****

Read more »

Posted in: Daerah

KALANGAN PNS PERSOALKAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

v   Laporan Keuangan Tidak Transparan

Kampoeng Indramayu

Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kab. Indramayu mempertanyakan pengelolaan zakat dan infaq profesi (ZIPO) yang dihimpun Badan Pengelolaan (BP) Badan Amil Zakat (BAZ) setempat.

Pasalnya, sejak program zakat dan infaq profesi digulirkan mulai tahun 2007, BP BAZ Indramayu tidak pernah mengumumkan pengelolaan kepada publik padahal dana yang dihimpun dari belasan ribu PNS di Indramayu mencapai Rp 9,6 miliar lebih.

Dari hasil penelusuran sejumlah PNS di beberapa instansi mengaku sempat mempertanyakan pengelolaan ZIPO yang sumbernya diambil dari gaji mereka. Setiap bulan PNS di Indramayu dipotong untuk ZIPO dengan besaran bervariasi, disesuaikan dengan pendapatan di golongan dan kepangkatan masing-masing, antara Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu perorang.

Namun sayangnya, sampai tahun ke empat menghimpun ZIPO, BP BAZ Kab. Indramayu sama sekali tidak pernah memberikan laporan rinci tertulis secara terbuka melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing atau media.

“Yang jadi soal, ini dana yang dihimpun dari publik, dan harus disampaikan secara terbuka juga kepada publik. Tidak ada selembar pun laporan yang disampaikan BP BAZ mengenai neraca keuangan dan lain-lain.” Tukas salah seorang pejabat di Pemkab Indramayu yang minta agar namanya tidak dikorankan.

Ia menambahkan ketidakterbukaan BP BAZ dalam mengumumkan laporan keuangan kepada publikdikhawatirkan akan menumbuhkan ketidakpercayaan PNS. Dampaknya, imbuh dia, PNS akan enggan menyetorkan ZIPO kepada BP BAZ Kabupaten melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing OPD meski telah diatur dalam instruksi Bupati nomor 451 Tahun 2010 tentang Optimalisasi Zakat Profesi. Jika itu, terjadi, kata dia, akan mengurangi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang sebelumnya tidak terproteksi oleh pemerintah.

“Belum lagi ada temuan dari beberapa teman PNS soal penggunaan dana untuk program usaha yang dipinjamkan secara bergulir dan sampai sekarang kondisinya macet.” Imbuh dia

Tidak Tahu

Menanggapi keluhan dan tudingan miring dari kalangan PNS, ketua BP BAZ, Sadeli Ghozali yang ditemui wartawan, kamis (20/1), mengakui soal tidak adanya laporan secara terbuka tentang pengelolaan keuangan ZIPO kepada Publik. Bahkan Sadeli juga mengaku tidak tahu menahu soal alur dana yang dihimpun dari PNS sampai pada pendistribusiannya untuk fakir miskin. Hanya saja Sadeli menjamin seluruh dana yang dihimpun dari PNS dalam program ZIPO  telah tersalurkan seluruhnya dan tepat sasaran.

“Saya tidak tahu berapa jumlah PNS yang menyetor zakat profesi. Bahkan besarnya pun saya tidak tahu. Yang mengelola adalah staf. Jadi merekalah (staf-red) yang tahu berapa dana masuk dan untuk apa saja penggunaannya.” Ujar Sadeli

Sadeli menjelaskan, dari catatan internal tahun 2007 hingga 2010, BP BAZ Kab. Indramayu berhasil menghimpun ZIPO sebesar Rp 3.3 miliar dari 2.400 PNS yang menyetor. Pendapatan lain tersebar di masing-masing BAZ kecamatan dengan pengelolaan otonomi penuh, yang nilainya sejak tahun 2007 mencapai Rp 6.3 miliar lebih. Hanya saja, Sadeli kembali mengakui ketidaktahuannya menyangkut pengelolaan ZIPO di setiap kecamatan.

“Saya hanya tahu, sebagian zakat profesi digunakan untuk rehab rumah keluarga miskin, bantuan sembako, dan pinjaman usaha. Selebihnya saya dak tahu.” Jelas dia. (Hendra Sumiarsa)

Source Kabar Cirebon, Jum’at-Wage, 21 Januari 2011/16 Safar 1432 H

Read more »

Posted in: Daerah